MENARADARUSSALAM – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, menyatakan telah melakukan diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai ide pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Sultan, sistem demokrasi di Indonesia saat ini memerlukan biaya yang sangat besar. “Saya merasa beruntung karena sudah dua kali membahas isu ini dengan Presiden Prabowo,” ungkap Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).
“Kami sepakat bahwa biaya demokrasi di negara ini benar-benar sangat tinggi,” tambahnya.
Sultan menjelaskan bahwa pandangannya mengenai isu ini telah ia tuangkan dalam buku berjudul Green Democracy. “Kesimpulan saya jelas, demokrasi kita terlalu mahal,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak untuk bersama-sama mengevaluasi dan menentukan sistem politik yang lebih sesuai untuk Indonesia. “Langkah-langkah strategis perlu diambil agar demokrasi kita menjadi lebih efisien, efektif, dan berkualitas,” jelas Sultan.
Dalam hal ini, Sultan merujuk pada sila keempat Pancasila, yang menurutnya menekankan konsep musyawarah perwakilan, sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno.
“Sila keempat mencerminkan prinsip perwakilan. Demokrasi kita tidak bersifat liberal, tetapi deliberatif. Melalui model perwakilan seperti DPRD, proses pemilihan kepala daerah dapat dilakukan lebih efisien dan terkontrol,” paparnya.
Namun, Sultan menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu membuka ruang untuk simulasi dan diskusi terhadap berbagai pandangan guna menemukan sistem terbaik. “Dengan konsolidasi yang baik seperti saat ini, kita memiliki momen yang tepat untuk melakukan pembenahan,” tambahnya.
Wacana ini sebelumnya diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Dalam pidato tersebut, Prabowo mengajak para ketua umum partai politik yang hadir untuk mempertimbangkan gagasan ini, mengingat sistem pemilihan langsung dianggap membutuhkan biaya yang sangat besar.
“Ketua Umum Partai Golkar, sebagai salah satu partai besar, menyampaikan pentingnya mengevaluasi sistem partai politik kita. Dengan kehadiran Mbak Puan dan rekan-rekan dari PDIP serta partai lain, mari kita pikirkan bersama,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa pemilihan langsung tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menuntut dana besar dari kandidat. Sebagai alternatif, ia mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang telah menerapkan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, di mana anggota DPRD bertanggung jawab memilih kepala daerah.
“Sekali memilih anggota DPRD, mereka yang akan menentukan gubernur atau bupati. Sistem ini lebih hemat biaya dan hasilnya tetap memuaskan,” jelas Prabowo.
Ia menambahkan bahwa penghematan anggaran dari perubahan sistem ini dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat, seperti penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak atau peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.***
