MENARADARUSSALAM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Senator Mirah Midadan Fahmid, kembali menunjukkan dedikasinya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama para ulama di NTB. Salah satu yang menjadi fokus utamanya adalah mendorong pembangunan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB yang representatif dan memiliki status permanen.
Pertemuan yang berlangsung di Lombok turut dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pengelola (BP) Haji Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dalam kesempatan tersebut, Dahnil memberikan dukungan sekaligus memaparkan perkembangan BP Haji dalam menyambut peralihan kewenangan penuh pada penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026 atau 1447 Hijriah.
“Kami terus berupaya mempersiapkan segala infrastruktur dan sistem agar penyelenggaraan haji di masa mendatang dapat dikelola secara mandiri dengan kualitas yang lebih baik. Transisi ini merupakan tantangan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan layanan bagi jamaah haji Indonesia,” jelas Dahnil.
Dalam pertemuan itu, Senator Mirah menyoroti pentingnya kantor MUI Provinsi NTB yang layak dan memiliki status definitif. Menurutnya, kondisi kantor MUI saat ini yang masih berstatus pinjam pakai belum sepenuhnya mencerminkan peran sentral MUI sebagai lembaga strategis dalam pembinaan umat Islam di NTB.
“Sebagai salah satu provinsi dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia, NTB membutuhkan MUI yang kuat. Gedung permanen untuk MUI NTB adalah kebutuhan mendesak agar lembaga ini dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya, baik dalam dakwah, pembinaan umat, maupun menjaga harmoni keberagamaan,” tegas Mirah.
Senator Mirah juga mengapresiasi kontribusi ulama NTB yang terus aktif dalam menyuarakan kebutuhan umat sekaligus mendukung program pemerintah di bidang keagamaan. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan tersebut hingga terealisasi melalui koordinasi dengan kementerian terkait dan jalur politik di tingkat nasional.
Para ulama NTB yang hadir dalam pertemuan itu turut menyampaikan sejumlah masukan penting. Selain kantor permanen, mereka menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan MUI serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengingat tantangan dakwah dan pembinaan umat semakin kompleks di era saat ini.
Mirah menanggapi positif aspirasi tersebut seraya menyatakan dukungannya terhadap BP Haji. Menurutnya, kolaborasi antara MUI, BP Haji, dan tokoh-tokoh masyarakat sangat krusial untuk menyikapi berbagai persoalan keagamaan dan sosial yang dihadapi Indonesia.
“Kedua lembaga ini memegang peran yang sama-sama strategis. MUI berfokus pada pembinaan umat, sementara BP Haji bertugas dalam melayani penyelenggaraan ibadah haji. Sinergi keduanya akan semakin memperkuat umat Islam yang berkarakter unggul dan moderat di Indonesia,” ujar Senator Mirah.
Mengakhiri pertemuan, Mirah berharap NTB terus menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menjaga keharmonisan keberagamaan. Ia juga menegaskan kembali komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB, termasuk pembangunan kantor permanen bagi MUI Provinsi NTB.
“InsyaAllah, perjuangan ini akan terus berlanjut hingga MUI NTB memiliki kantor definitif yang layak. Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mendoakan agar aspirasi ini segera terealisasi,” tutup Mirah.***
