MENARADARUSSALAM – Dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (MenPKP) RI, Maruarar Sirait, Senator Mirah Midadan Fahmid dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan pentingnya perhatian serius terhadap perumahan layak huni di wilayah tersebut.
Senator Mirah mengungkapkan data backlog perumahan nasional tahun 2023 yang masih berada di angka 12,7%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan tantangan besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kebanyakan bekerja di sektor informal.
“Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, NTB memiliki backlog sebanyak 306.305 unit rumah. Selain itu, sekitar 549 ribu unit rumah di NTB tergolong tidak layak huni, sehingga membutuhkan perhatian segera,” jelasnya sebagai Anggota Komite II DPD RI.
Senator Mirah juga menyoroti kebutuhan rumah bagi keluarga baru yang diperkirakan mencapai 121 ribu unit. Ia menegaskan bahwa situasi ini membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah pusat agar masyarakat dapat memperoleh akses ke hunian yang layak.
Sebagai daerah yang rentan terhadap bencana alam, NTB memiliki risiko tinggi terkena gempa bumi dan bencana lainnya. Oleh karena itu, pembangunan perumahan yang tangguh bencana menjadi sangat penting.
“Pembangunan rumah tangguh bencana harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh hanya bertindak setelah bencana terjadi. Rumah-rumah ini harus dirancang dengan mempertimbangkan ketahanan fisik serta aspek sosial dan psikologis penghuninya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya anggaran tanggap bencana yang dialokasikan dalam APBD kabupaten/kota dan provinsi di NTB. Senator Mirah mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dukungan yang lebih besar dalam membangun infrastruktur perumahan yang tahan terhadap bencana.
“Saya meminta agar pemerintah pusat terlibat lebih aktif dalam mengatasi masalah backlog perumahan sekaligus membangun hunian yang aman dan tangguh. Hal ini akan melindungi masyarakat NTB sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata,” tambahnya.
Dalam dialog tersebut, Senator Mirah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjawab kebutuhan mendesak akan perumahan layak huni di NTB. Ia berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung akses lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok pekerja sektor informal yang paling terdampak.***
