MENARADARUSSALAM – Senator Mirah Midadan Fahmid dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.
Dalam rapat Komite II DPD RI, Mirah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai agar dapat mencegah kenaikan harga yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa produksi beras di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kondisi musiman, seperti musim hujan dan kemarau, yang menentukan hasil panen.
“Saat ini, sistem produksi beras kita sangat bergantung pada musim. Oleh sebab itu, inovasi teknologi pertanian serta efisiensi dalam pengelolaan panen harus menjadi prioritas,” tegas Mirah.
Meskipun Indonesia telah mengimpor lebih dari 3 juta ton beras sepanjang tahun 2024, harga beras eceran tetap tinggi. Menurut Mirah, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan impor belum berhasil secara efektif menurunkan harga di pasar.
Ia juga mengkhawatirkan potensi penurunan produksi padi dan beras di NTB pada 2024, yang diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun ini, kita menghadapi tantangan berupa penurunan luas panen yang dapat berdampak pada produksi padi dan beras, baik di NTB maupun secara nasional. Jika tidak ditangani, kebutuhan pangan domestik mungkin tidak terpenuhi,” kata Anggota Komite II DPD RI itu.
Mirah mengimbau pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi penurunan produksi ini dengan mempromosikan inovasi teknologi pertanian, memperbaiki sistem irigasi, serta memberikan insentif kepada petani agar produksi pangan tetap stabil.
Selain itu, ia menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat menggunakan bahan pangan lokal. Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memaksimalkan potensi sumber daya lokal.
“Kami berharap bahan baku untuk program MBG berasal dari produk pangan lokal, sehingga dapat memanfaatkan potensi daerah secara maksimal,” tambahnya.
Mirah juga mempertanyakan kesiapan Bulog dalam memastikan distribusi cadangan pangan dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran, terutama di wilayah NTB yang rentan terhadap bencana alam seperti kekeringan.
“NTB sering menghadapi risiko bencana alam, termasuk kekeringan. Bagaimana Bulog dapat memastikan distribusi pangan tetap berjalan di wilayah terdampak bencana?” tanya Mirah.
Menjelang Nataru, Senator Mirah menegaskan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga, serta memastikan distribusi yang merata, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap bencana dan kekeringan.***
