Banda Aceh – Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut masih menuai kontroversi karena hingga saat ini belum ada pembangunan venue di Provinsi Aceh.
Dalam beberapa bulan mendatang, acara multi-olahraga nasional ini dijadwalkan dimulai pada tanggal 8 September 2024. Ada indikasi bahwa persiapan mungkin akan menggunakan anggaran dari Pemerintah Aceh (APBA).
Ketua Umum KONI Aceh Jaya, Muslim Hasan, mengekspresikan keprihatinan atas situasi ini dalam sebuah pernyataan pers yang disampaikan kepada wartawan pada Senin (2/10/2023). Ia mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk memastikan bahwa sumber anggaran untuk venue PON Aceh berasal dari APBN, sesuai dengan PON XX/2021 di Papua.
“Harapannya adalah kegiatan nasional ini tidak akan menghabiskan anggaran dari Pemerintah Aceh. Terutama karena saat ini fokus pada upaya mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat yang terdampak parah oleh Covid-19,” ungkapnya.
Muslim, yang pernah menjadi pendamping atlet muaythai dan sepatu roda pada PON Papua, menyarankan bahwa jika persiapan untuk pembangunan venue, sarana, dan prasarana tidak dapat mencapai standar PB PON dalam waktu yang tersisa, lebih baik menunda acara tersebut hingga tahun 2025.
Selain itu, ia menolak rencana rehabilitasi Stadion Harapan Bangsa untuk kebutuhan PON Aceh-Sumut. Menurutnya, provinsi lain mampu membangun venue baru, maka tidak ada alasan mengapa Provinsi Aceh tidak dapat melakukannya. Terutama untuk PON, venue baru harus dibangun.
Muslim juga mengajak Pemerintah Aceh, DPRA, dan anggota DPD serta DPR RI asal Aceh untuk bersatu dalam mempengaruhi Pemerintah Pusat agar menggunakan anggaran sebanyak 90 persen dari APBN. Ia mempertanyakan mengapa Papua dan Jawa Barat dapat melakukannya, sementara Aceh tidak.
“Biarkan dana otsus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh yang sangat membutuhkan. Sebab jika melihat pelaksanaan PON di provinsi lain di masa lalu, mayoritas anggarannya berasal dari APBN,” tambah Muslim.