BANDA ACEH – Pengamat dan Praktisi Pertanian Aceh, Muslahuddin Daud, mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen lahan sawah di Aceh masih belum dapat dimanfaatkan untuk pertanian dengan irigasi teknis, masih mengandalkan sistem tadah hujan. Hal ini berdampak negatif pada produksi padi di wilayah tersebut saat musim kemarau tiba.
Muslahuddin menjelaskan bahwa musim kemarau yang berkepanjangan mengurangi ketersediaan air, sehingga air menjadi kurang cukup untuk mengairi sistem irigasi dan berdampak pada hasil panen padi di Aceh.
Masalah tidak hanya berhenti pada ketersediaan air yang terbatas di sumber-sumber air utama, tetapi juga pada saluran irigasi sekunder dan tersier. Meskipun parit-parit tersebut telah dibangun dengan baik, masih ada masalah dalam mengalirkan air dengan efisien ke lahan pertanian masyarakat.
Muslahuddin menyoroti bahwa meskipun ada lahan yang dapat ditanami dengan debit air yang cukup, persentase tanamannya masih sangat rendah, hanya sekitar 1,6 hingga 1,7 persen dari total luas tanah pertanian di Aceh, yang kira-kira mencapai 310 ribu hektar. Ini menunjukkan bahwa Aceh masih jauh dari mencapai indeks penanaman yang optimal.
Dia mengusulkan solusi untuk masalah ini adalah menyediakan sistem pompanisasi di setiap Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan. Hal ini penting karena ada daerah yang harus mengandalkan pompanisasi untuk mengalirkan air dari sungai ke lahan pertanian, bahkan jika sumber airnya dekat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk Dinas Pengairan, untuk memastikan saluran irigasi sekunder dan tersier berfungsi dengan baik dan air dapat dialirkan secara efisien.
Muslahuddin juga mengingatkan bahwa penyuluh pertanian harus berhubungan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mendapatkan informasi cuaca yang sangat diperlukan dalam menentukan waktu penanaman yang tepat.
Ia juga menyoroti perlunya mengukur dan mempersiapkan mesin-mesin pertanian dengan baik di lapangan serta penyediaan pompa air di wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air, dengan mengantisipasi masalah ini sejak dini agar tidak mengakibatkan gagal panen.
Terakhir, Muslahuddin menekankan bahwa kendali dan koordinasi dari tingkat atas, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sangat penting, dan anggaran harus disiapkan secara tepat waktu untuk proyek pompanisasi dan antisipasi masalah yang mungkin timbul dalam produksi pangan di Aceh.
