Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mencatat bahwa kritik yang ditemukan di platform media sosial umumnya tidak menggambarkan secara akurat fakta dan pandangan masyarakat. Pernyataan ini diberikan oleh Mahfud dalam pidatonya saat acara pemberian penghargaan untuk lomba Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, pada hari Senin (21/8/2023).
Pada awalnya, Mahfud menyampaikan bahwa hasil survei terbaru dari Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum, politik, dan keamanan yang tinggi, masing-masing sebesar 61,9 persen dan 79,3 persen. Dia mengungkapkan bahwa semua angka ini telah mengalami peningkatan di akhir tahun, dan ia berharap peningkatan ini akan terus berlanjut secara bertahap di tahun mendatang karena banyak upaya yang telah dilakukan secara sungguh-sungguh.
Kemudian, Mahfud menegaskan bahwa dia masih mencatat kritik yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial. Dia menjelaskan bahwa meskipun terdapat kritik yang cukup signifikan di platform tersebut, kritik tersebut tidak selalu mencerminkan fakta atau pandangan yang dipegang oleh masyarakat umum.
Mahfud menyoroti bahwa media sosial lebih sering digunakan oleh individu dari kalangan menengah ke atas, termasuk para pengkritik bersemangat atau “buzzer,” serta mereka yang memiliki pandangan oposisi terhadap pemerintah. Dia juga mengungkapkan bahwa seringkali kritik yang datang dari kelompok ini cenderung bersifat negatif.
Mahfud kemudian menunjukkan kepuasannya terhadap capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum, yang menurutnya mencapai angka tertinggi selama masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo. Dia juga membandingkan angka ini dengan hasil survei yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum pada awal masa jabatannya sebagai Menko Polhukam pada tahun 2019.
Pada waktu itu, tingkat kepercayaan dan kepuasan publik hanya mencapai 49,1 persen, sesuai yang dinyatakan oleh Presiden saat itu. Setelah itu, Mahfud menceritakan bagaimana Presiden Jokowi meminta bantuannya untuk memperbaiki situasi penegakan hukum, politik, dan keamanan. Dalam survei yang sama, angka kepuasan masyarakat terhadap politik dan keamanan juga ditemukan mencapai 79,3 persen.