Menu

Mode Gelap
Pentingnya Dukungan Teknologi untuk Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Rempah di Aceh Menurut Kemenko PMK Dokter Pur Menginginkan Agar Program JKA Tetap Berjalan Tanpa Henti Demi Kebaikan Masyarakat Aceh Simeulue Memimpin Produksi Cengkeh untuk Mendukung Tema PKA KE-8 Wali Kota Lhokseumawe Mendorong BUMN dan Bank untuk Meningkatkan Kontribusi Mereka dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sekretaris Daerah Memimpin Pertemuan Persiapan PKA di Anjungan Aceh Besar

HUKUM · 27 May 2021 17:56 WIB ·

Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Ajukan PK


 Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Ajukan PK Perbesar

Jakarta, MenaraDarussalam.com – Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis 7 tahun penjara dalam perkara penerimaan suap sebesar Rp 1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi senilai Rp 8,717 miliar.

“memang hari ini adalah ajdwal sidang dari Pak Irwandi dengan agenda peninjauan kembali, dimana itu adalah hak beliau,” kata penasihat hukum Irwandi, Idham Imansyah di pengadilan Tingak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Irwandi Yusuf dijatuhi vonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan berdasarkan putusan kasasi pada 13 Februari 2020.

Irwandi juga mendapat hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah ia selsai menjalani hukuman pidana.

Namun Idham tidak secara khusus menyebut alasan Irwandi mengajukan PK.

“Alasannnya secara detail kurang pas kalau di sidang pertama langsung kita jelaskan apa saja, yang pasti memang haknya beliau, maka kita ajukan, nanti kita lihat hasilnya, yang pasti sudah kita siapkan semua bukti, berkas pendukung yang bisa meringankan beliau,” ungkap Idham.

Idham juga tidak menyebut bukti baru (novum) yang dapat menguntungkan kliennya.

“Kalau untuk novum nanti sajalah kita lihat semua, kalau kita sebut sekarang takutnya nanti akan berpengaruh ke persidangan, makanya nanti kita lihat semua hasilnya,” kata Idham.

Ia hanya menjelaskan Irwandi merasa ada ketidakadilan dari putusan majelis hakim sebelumnya, khususnya pada putusan kasasi.

“Dia kasasi itu kita melihat ada kejanggalan, dari kejanggalan ktia merasa ada ketidakadilan, makanya kita di sini menggunakan hak beliau supaya diperiksa kembali, apapun hasil putusannya nanti kita serahkan ke majelis semua,” ungkap Idham.

Sedangkan jaksa KPK Hendra Eka Saputra mengatakan bahwa pihaknya menunggu kapasitas dan kualitas saksi-saksi yang dihadirkan Irwandi.

“Setelah nanti kita melihat keterangan saksi yang mereka hadirkan, baru kita akan memberikan tanggapan,” kata Hendra.

Dalam perkara tersebut, Irwandi dinilai terbukti melakukan dua perbuatan yaitu pertama menerima suap sebesar Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener meriah Ahmadi agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi agar kontraktor rekanan dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah.

Dalam dakwaaan kedua, Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh masa jabatan 2017-2022 dinilai terbukti menerima gratifikasi berupa hadiah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 8,717 miliar.

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Strategi Kuat KPU Kerinci: Surya Nuswantoro dan One Law Firm Siap Hadapi Gugatan Pemilu di MK!

10 January 2025 - 17:57 WIB

Menyongsong Tahun Baru 2025, Menko Polkam Sampaikan Dua Hal Ini. Apa Saja?

2 January 2025 - 13:04 WIB

Majelis Hakim Menggelar Sidang Untuk Menetapkan Putusan Mengenai Gugatan Batas Usia Calon Wakil Presiden Hari Ini.

16 October 2023 - 15:00 WIB

Abu Laot, Seorang Tiktoker Asal Aceh yang Sering Menggunakan Bahasa ‘Teumeunak’ Dalam Kontennya di Media Sosial, Telah Ditangkap oleh Polisi.

8 October 2023 - 15:00 WIB

Buruh Mengancam Untuk Melakukan Aksi Mogok yang Dapat Mempengaruhi Operasional Pabrik-Pabrik Nasional, Berikut Penjelasannya.

4 October 2023 - 15:00 WIB

Pemerintah Seharusnya Lebih Berfokus Pada Upaya Memberantas Perjudian Online daripada Menghentikan Operasi E-Commerce TikTok.

29 September 2023 - 19:00 WIB

Trending di HUKUM