Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah Aceh meminta semua pihak menyadari kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian.
“Para pengkritik harus sadar kita berada di masa pandemi di mana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berbagai kendala yang ditimbulkan. Mulai tidak lancarnya mobilitas ekonomi, sampai dengan dibatasinya aktivitas masyarakat,” kata Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).
Dadek mengatakan penambahan penduduk miskin di Aceh masih di bawah nasional. Persentase penduduk miskin Indonesia per September 2020, jelasnya adalah 10,19% atau naik 0,97 poin dibandingkan September 2019 (9,22%).
“Sedangkan Aceh 2019 angka kemiskinan Aceh 15,01% tahun 2020 menjadi 15,43%. Dalam hal ini naik sebesar 0,42%, masih rendah dibandingkan dengan kenaikan secara nasional yang mencapai 0,93 poin,” jelas Dadek.
Pemerintah Aceh, kata Dadek, memiliki anggaran sebesar Rp 9.384 triliun untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran itu berasal dari APBA Rp 8.058 T, APBN Rp 1.285 T dan CSR 41 M.
“Total anggaran ini belum masuk Dana TP dan Tekon 2021, Dana Desa dan APBD Kab/kota,” ujarnya.
Dadek berharap penggunaan dana desa difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Pemprov Aceh juga bakal merangsang sektor swasta dan UMKM agar dapat bangkit di tahun ini.
Lebih lanjut Dadek menjelaskan, isu kemiskinan di Aceh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kemiskinan di Aceh, kata Dadek, meningkat tajam saat tahun 2000 sampai 2004 karena konflik bersenjata dan tsunami.
“Tahun 2020 angka kemiskinan kita 15,20 dan tahun 2021 ini 15,43%, ini artinya Aceh tidak bisa disamakan dengan daerah lain dan harus bekerja keras dua kali lipat,” beber Dadek.
Dia menyebutkan, Pemerintah Aceh telah mencoba berbagai strategi untuk menekan angka kemiskinan di Aceh, di antaranya dengan menekan pengeluaran masyarakat seperti program JKA, bantuan rumah layak huni, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai bantuan.
“Termasuk juga meningkatkan SDM dengan pelatihan kerja dan pendidikan, menekan transaksi ekonomi dengan meningkatkan jalan dalam keadaan baik, menjaga stabilitas pangan dan menangani dampak bencana,” sebutnya.
